Info Pendidikan News-Jakarta-
Diikuti kurang lebih 200 peserta, bertempat di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jl. Jend. Gatot Subroto, Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu (28/8), KPK mengadakan acara sosialisasi pemberantasan korupsi.

Direktur Gratifikasi KPK RI, Syarief Hidayat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyosialisasikan pentingnya pemberantasan korupsi dan gratifikasi kepada jajaran di Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti kepala sekolah dari berbagai tingkat pendidikan, pimpinan hingga pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ratiyono, dalam sambutannya mengatakan, semua unsur di dinas pendidikan harus paham betul tentang upaya memberantas korupsi dan gratifikasi.

“Dinas Pendidikan harus jadi teladan karena pemberantasan korupsi itu harus dimulai dari hal yang kecil, diri kita dan sekarang,” ujarnya.

Ratiyono menambahkan, “Melalui sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada jajaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, termasuk para kepala sekolah, bahwa gratifikasi yang selama dianggap enteng justru memiliki sanksi paling berat dibanding suap dan pemerasan.”

“Saya minta seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta setiap kali menerima gratifikasi agar melaporkan kepada Inspektorat sebagai pengendali di Pemprov DKI Jakarta,” lanjut Ratiyono.

Sedangkan Direktur Gratifikasi KPK RI, Syarief Hidayat mengatakan, “Selama ini pemberian hadiah baik dari orang tua murid kepada guru, maupun mahasiswa kepada dosen dianggap hal yang biasa.”
“Padahal,” sambungnya, “ketika dihadapkan pada Pasal 12B Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal tersebut sudah bukan hal biasa.”

“Kalau tidak dibatasi oleh aturan yang jelas terkait gratifikasi maka yang terjadi berbahagia sekali orang yang mempunyai jabatan. Itu diberikan karena jabatan bukan karena pribadinya,” jelasnya. .

Syarief juga menambahkan bahwa sanksi atau hukuman bagi pelaku maupun penerima gratifikasi lebih berat dibanding praktik suap dan pemerasan. Sebab, penerima gratifikasi sudah diberikan peluang waktu 30 hari kerja.

“Gratifikasi diberikan peluang kepada orang yang menerima itu 30 hari kerja, sehingga hukumannya lebih berat. Saya juga berpesan, jangan tidak takut melaporkan praktik korupsi di lingkungan kerja,” pungkasnya.■ SARI/PS