Info Pendidikan News-Kota Bekasi-
Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, yang berada di Tambun Selatan, ternyata sangat tidak akomodatif sebagai sebuah tempat pelayanan publik, yang semestinya memberikan pelayanan prima.

Kantor KCD Wilayah III Kota/Kabupaten Bekasi 

Jumat (22/11), IP berkunjung ke KCD Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, yang berlokasi di Jl. Festive Ave, Ruko Festive Garden Blok AA.16 No. 55-56, Grand Wisata, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sesampai di lokasi, ternyata tidak ada satupun pejabat yang berkompeten yang dapat ditemui. Sedangkan jam sudah menunjukkan pukul 09 pagi.

Ruang depan, yang biasanya adalah tempat penerimaan tamu, hanya berisi sebuah meja dan kursi kosong di bagian kiri ruangan. Sedangkan di bagian kanan, tergeletak tak beraturan 4 kursi hitam.

Masuk ke ruang selanjutnya, ada 2 pasang meja dan kursi yang saling berhadapan, masing-masing diisi 1 staf KCD, semuanya perempuan. Salah satu staf, saat dipertanyakan keberadaan kepala KCD, mengatakan tidak tahu.

“Dari pagi belum kelihatan, mungkin ada acara di Bandung,” ungkap salah satu staf itu. Sedangkan 3 staf lain yang ada di ruangan itu, seakan apatis dengan tamu yang datang. “…bapak coba tanya sebelah, ke bagian Kepegawaian,” tambahnya.

Kemudian IP beranjak ke ruko sebelahnya, bagian administrasi dan kepegawaian KCD. Hanya ada satu staf disana. Dan nada yang sama juga keluar dari staf kepegawaian, diketahui bernama Eko, bahwa tidak ada satupun pejabat terlihat sejak pagi.

“Kalau pak Marodji, biasanya pagi-pagi datangnya. Tapi, hari ini belum kelihatan. Kalau Kepala KCD, jarang kesini. Saya nggak punya nomor kontaknya. Kita biasanya lebih sering nemuin bapak kepala di luar kantor. Itupun kalau kita dapat informasi keberadaan bapak ada dimana,” ungkap staf kepegawaian itu.

Kunjungan IP ke Kantor KCD, berdasarkan banyaknya informasi “miring” terkait pelayanan KCD yang sangat memprihatinkan. Beberapa informasi yang masuk, bahkan mempertanyakan kinerja Kantor KCD sebagai sebuah kantor pelayanan.

Salah satu guru, secara khusus meminta IP untuk mengkritisi kinerja KCD. “Sejak diambil alih provinsi, sampai sekarang belum ada satupun orang dari KCD yang meninjau sekolah kita,” ungkap guru yang tidak mau disebutkan identitasnya.

“Coba dikritisi terkait kehadiran dan pelayanan KCD. Pejabat-pejabatnya jarang ngantor. Urusan sekolah jadi terkendala. Bisa bolak-balik sampai 2 minggu hanya untuk nemuin pejabat tertentu di KCD,” tambah sumber yang lain.

Casmadi, Kepala KCD Pendidikan Wilayah III, saat dikonfirmasi melalui aplikasi WA, Jumat (22/11), mengatakan, di wilayah kota dan kabupaten Bekasi terdapat 600 SMA/SMK baik negeri dan swasta dalam binaan KCD.

Sedangkan di kantor KCD sendiri, hanya ada segelintir pegawai, dan pegawai yang berstatus PNS cuma 4 orang, sudah termasuk dirinya. Demikian juga untuk pengawas sekolah. Standarnya, 1 pengawas untuk 12 sekolah, tapi karena keterbatasan personil, 1 pengawas terpaksa membina 60 sekolah. Dan dari 12 pengawas, beberapa bahkan sudah pensiun.

Terkait pejabat KCD yang jarang ngantor, dan  sepinya pegawai di kantor KCD, Casmadi menjelaskan, “Bukan sering tidak ada ditempat. Bisa dibayangkan dengan tugas seabreg abreg dan melayani dengan berbagai keperluan guru serta jumlah karyawan yang sangat kurang, pasti dong staf banyak yang diberi tugas keluar.”

“Saya sudah mendelegasikan ke Pak Marodji, kalau tidak ke Pak Nurdin. Tidak harus dengan saya. Beliau juga pejabat. Sama,” kata Casmadi.

Sejak alih kelola SMA/SMK ke provinsi tahun 2017 silam, Provinsi Jawa Barat kemudian mendirikan 13 Kantor Cabang Dinas (KCD) menjadi perwakilan Dinas Pendidikan.

Sudah banyak tersebar rumor bahwa sejak alih kelola SMA dan SMK ke Provinsi, atmosfer pendidikan di Kota dan Kabupaten Bekasi menurun drastis.

Beberapa sumber mengatakan bahwa akibat kurangnya pegawai, staf, dan pengawas di KCD, membuat sekolah seakan berjalan sendiri tanpa bimbingan dan pengawasan.

Sekolah-sekolah kini sudah berani meliburkan siswa diluar jadwal libur resmi dari negara. Selain itu, pungutan juga semakin merajalela. Orang tua siswa sekarang harus merogoh kocek dalam-dalam kalau masih ingin anaknya bersekolah di SMA/K Negeri.

Karena kurangnya pengawasan dari KCD, dengan dalih peningkatan mutu, sekolah berlomba memungut uang buku, uang kegiatan, uang SPP/SDP, uang tabungan, uang praktek, dan uang bangunan atau iuran awal tahun. Selain itu masih ada lagi uang Pramuka, uang Pensi, uang study tour, uang ekskul dan banyak lainnya. Semua kini dilakukan tanpa malu-malu.

Selain itu, karena pengawasan yang rendah, dan respon pejabat KCD yang terkesan melakukan pembiaran, beberapa kepala sekolah SMA dan SMK, menjadi sering meninggalkan sekolah.

Sepertinya Kepala Dinas Pendidikan dan Gubernur Jawa Barat perlu datang langsung ke Kantor KCD Pendidikan Wilayah III ini. Melihat bagaimana Kantor dengan begitu banyak pekerjaan dan objek yang perlu dibina, dikelola hanya oleh 4 ASN, dan 12 pengawas.

Kondisi kantor juga menjadi sangat tidak mencerminkan sebagai pusat layanan publik untuk pendidikan. Staf-staf disini, terlihat tertekan dan tidak menunjukkan raut bersahabat.

Gubernur dan Kepala Dinas perlu membuat protap pelayanan publik. Kemudian, para staf dan pegawai disini dilatih untuk membiasakan 5 S. Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun. Karena sebagai sebuah institusi pelayanan publik, dipastikan akan selalu berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Tidak terkecuali.■ (GP-IP2).