Bekasi, Info Pendidikan
Wujud dari Eksistensi dan Kedaulatan seorang kepala daerah dapat dilihat dari kepatuhan dan ketaatan warganya mengikuti perintah dan arahannya. Namun, ketika perintahnya tidak dilaksanakan, bahkan sampai lebih dari 5 kali perintah yang sama, maka sepertinya ada yang sangat perlu diperbaiki.

Terkait Belajar Dari Rumah (BDR) akibat dampak dari Pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua belahan bumi, tidak terkecuali Kota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, sejak tanggal 16 Maret sampai 5 Juni lalu, telah mengeluarkan 8 kali SE (surat edaran) yang memerintahkan agar proses pembelajaran tetap berlangsung di tengah wabah corona (Covid-19), dengan mengalihkan tempat dari sekolah ke rumah.

Dalam menunjang proses pembelajaran di rumah, sekolah diminta untuk memanfaatkan teknologi informasi. Berkenaan dengan itu, Menteri Pendidikan juga merubah kebijakan dengan memperbolehkan sekolah menggunakan Dana BOS untuk membiayai kegiatan BDR.

SE Wali Kota Bekasi terakhir terkait BDR, tertanggal 5 Juni 2020. Isinya tentang perpanjangan kegiatan BDR sampai tanggal 18 Juni 2020. Dan, pendidik (sekolah), diminta untuk melaporkan secara periodik kegiatan BDR melalui web sekolah.

Berdasar pengamatan IP, sejak 16 Maret sampai berita ini diturunkan, dari sekian banyak sekolah yang ada di Kota Bekasi, hanya beberapa sekolah yang memiliki web sekolah. Dan rentang hampir 4 bulan ini, pelaporan BDR secara periodik melalui web sekolah tidak dilaksanakan oleh semua sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dr. H. Inayatulah, saat dikonfirmasi oleh IP terkait pelaporan BDR secara periodik melalui web sekolah, mengatakan bahwa Dinas Pendidikan (disdik), sudah menerima laporan BDR dari setiap sekolah. Dan terkait pelaporan melalui web sekolah, disdik sudah mengingatkannya.

Lain kadisdik lain juga jawaban kepala sekolah. Beberapa kepala sekolah kepada IP mengatakan bahwa SE Wali Kota itu tidak berlaku dan sudah kadaluarsa. Sebuah jawaban yang mengerikan.

Sepertinya, kinerja dinas pendidikan dan sekolah perlu mendapat perhatian serius dari Wali Kota Bekasi. Bagaimana beberapa SE Wali Kota yang memerintahkan semua sekolah melaporkan proses BDR secara daring (dalam jaringan) tidak diindahkan. Dan memberikan teguran maupun sanksi tegas kepada kepala sekolah, yang sampai hari ini, sekolah yang dipimpinnya tidak memiliki web sekolah.

Sejak beberapa tahun lalu, Menteri Pendidikan telah memberikan alokasi anggaran dari dana BOS untuk membangun dan mengembangkan web sekolah dengan domain sch.id.

Jadi tidak ada alasan sekolah tidak memiliki web sekolah dengan domain sch.id, karena jauh sebelum Pandemi Covid-19, sekolah semestinya sudah memanfaatkan web sekolah untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh melalui web sekolah.

Demikian juga dengan kepala seksi (Kasi) dan kepala bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan. Mereka disibukkan dengan merealisasikan proyek-proyek pengadaan barang yang tidak dibutuhkan sekolah, dibandingkan mengawasi dan mengarahkan proses BDR.

Sepertinya, proyek pengadaan itu lebih urgent dibandingkan kegiatan BDR. Bahkan pejabat-pejabat pendidikan itu tidak tahu ada perintah Wali Kota yang tertuang dalam SE Wali Kota Bekasi yang memerintahkan sekolah untuk melakukan pelaporan proses BDR melalui web sekolah.■(GP-IP2)