Laporan Reses I Tahun 2021 Diparipurnakan DPRD Kota Bekasi Bekasi,

0
402

Bekasi, Info Pendidikan                                                 Pada hari Kamis, 18 Maret 2021 lalu, DPRD Kota Bekasi melaksanakan rapat sidang Paripurna yang semula direncanakan adalah tentang materi Laporan pansus 7, penyampaian laporan hasil reses I DPRD Kota Bekasi tahun 2021, penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi dan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi tentang persetujuan raperda menjadi perda kota Bekasi tentang penyediaan dan penyerahan prasarana dan sarana dan utilitas umum.

Sehubungan dengan tidak bisa hadirnya walikota Bekasi dikarenakan dalam kondisi sakit, sehingga sekda Kota Bekasi, Hj Reny Hendrawatilah yang mewakilkan kehadiran walikota. Meskipun demikian kesepakatan penandatanganan tentang persetujuan raperda menjadi perda penyediaan dan penyerahan prasarana dan sarana serta utilitas tetap berjalan walau diskors selama 10 menit.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Syaifuddin Amd, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi yang menyampaikan laporan pembahasan hasil pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2019 hingga triwulan III tahun anggaran 2020 menyampaikan beberapa hal, seperti :

Pertama, Pemerintah Kota Bekasi agar menempatkan SDM aparatur sesuai dengn kompetensinya guna mendorong optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Kedua, agar perlunya dilakukan pengawasan internal secara berkesinambungan oleh pihak inspektorat untuk memastikan proses pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Ketiga, perlu adanya punishment berupa penundaan hingga pencabutan reward upah pungut sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, perlu dilakukan rekonstruksi dan reevaluasai terhadap sistim IT untuk memastikan efektifitas layanan sesuai dengan rekomendasi BPK. Ke enam, perlu dilakukan reward dalan bentuk penghargaan bagi wajib pajak dan retribusi yang melakukan kewajibannya tepat waktu. Serta untuk memaksimalkan fungsi pengawasan DPRD Kota Bekasi, Badan Anggaran mendorong agar Badan Pendapatan Daerah membuka dan memberikan akses terhadap sistem pendapatan daerah yang ada kepada DPRD Kota Bekasi secara on line.

Selanjutnya rekomendasi kepada pemerintah Kota Bekasi adalah agar dilakukan perbaikan  terhadap aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pendapatan dearah sesuai dengan rekomendasi BPK dan bisa dipastikan tenggat waktu atas  yang perbaikan sistem yang ada, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

a. Memvalidasi hasil perbaikan aplikasi tersebut oleh pihak yang berkompeten, b. Memberikan pelatihan dan sosialisasi atas perubahan dan perbaikan system tersebut kepada user. c, memasitikan efektifitas hasil tindakan yang dilakukan pada point b tadi dan d, meng-up date atau memperbaharui SOP terkait akibat perubahan dan penyempurnaan sistem tersebut.

Lebih jauh, diharapkan agar dinass PMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dapat meningkatkan sistem kinerja yang terintegrasi dengan Badan Pendapatan Daerah dalam urusan pendapatan daerah dan dapat termonitoring secara real time.

Untuk mengejar optimalisasi PAD dari sektor PBB dan IMB agar dilakukan terobosan dan perubahan yang memudahkan masyarakat serta, mengatasi hambatan dalan ketidaktercapaian target PAD dalam sistem on line.

Lebih jauh, dalam rekomendasi dewan tersebut juga diharapkan agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga harus melakukan terobosan pemutakhiran data wajib pajak (SPPT) khususny SPPT yang sudah dipecah dari SPPT induknya secara komprehensif agar tidak terjadi double kewajiban pembayaran terhadap wajib pajak.

Selain itu dalam rangkaian Rapat Paripurna DPRD, sekretrais DPRD Kota Bekasi H Moch Ridwan menyampaikan laporan hasil reses I tahun 2021.

“hasil dari pelaksanaan reses berupa masukan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dari kegiatan reses yang dicatat oleh anggota DPRD sesuai  daerah pemilihannya masing-masing yang kemudian dihimpun oleh sekretariat DPRD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD sebagai dokumen pokok-pokok pikiran DPRD.

Ditambahkan Moch Ridwan,  ada 2930 aspirasi hasil dari reses I tahu 2021 dan hasil tersbut akan ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan RKPD dan secara umum aspirasi masyarakat dari beberapa daerah pemilihan sudah terangkum dalam reses DPRD akan menjadi pokok pokok-pikiran DPRD dan sebagai masukan dalam penyusunan APBD Kota Bekasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.■(adv/HS)