Aksi “Tipu-Tipu” Dalam PPDB SMAN Kota Bekasi

0
696

Jangan pernah menyembunyikan kebohongan karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya seperti bayangan selalu menemukan pemiliknya saat matahari beranjak pergi.” – Christina Tirta

Bekasi, Info Pendidikan
Berdasar pada penelisikan yang dilakukan IP, bahwa dari tahun ke tahun, PPDB SMA Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kota dan Kabupaten Bekasi selalu sarat dengan rekayasa dan manipulasi. Walaupun demikian, banyak pihak seakan berpihak pada kebenaran semu yang dipertontonkan dalam drama PPDB tersebut.

Masih belum lekang dari ingatan publik bagaimana dunia pendidikan Kota Bekasi, 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2020 silam, kasus ABK (anak berkebutuhan khusus) menjadi primadona dalam jalur penerimaan SMAN. Beberapa kepala sekolah dan juga pejabat pendidikan Jawa Barat bersikeras bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah benar berkebutuhan khusus, namun tidak ada satupun SMA Negeri di Kota Bekasi yang mencantumkan menerima siswa berkebutuhan khusus dalam laporan Dapodiknya.

Kita ambil contoh, SMAN 2 Bekasi. Pada PPDB tahun 2020 silam tercatat menerima 12 siswa ABK. Anehnya, dalam dapodik SMAN 2 Bekasi, tidak ada disebutkan sekolah tersebut menerima siswa ABK. Lalu kemana 12 siswa tersebut? Apakah mereka kembali menjadi anak-anak normal?

Keterangan: Dapodik SMAN 2 Bekasi

Kebutuhan Khusus Dilayani: Tidak Ada

Demikian juga dengan SMAN 1, 5, 8, 9 dan 14. Siswa-siswa ABK yang mereka terima pada PPDB 2020 silam, tidak diketahui keberadaannya. Karena secara resmi, tidak tercatat dalam Dapodik. Mengapa siswa-siswa tersebut tidak dilaporkan dalam Dapodik sekolah? Mungkin jawabannya, karena memang anak-anak itu tidaklah benar berkebutuhan khusus.

Lalu, pada PPDB 2021. Kuota ABK tidak terisi, namun jalur KETM menjadi primadona berikutnya. Puluhan siswa yang berasal dari sekolah swasta elit dan bonafide seperti Panglima Soedirman, BPK Penabur, Marsudirini, dan Al-Azhar 8 dan 44 mendadak miskin. Berbondong-bondong diterima di SMAN 1 Bekasi, meski jarak tempat tinggalnya 8 sampai 10 kilometer jauhnya dari SMAN 1. Anehnya, siswa-siswa “miskin” itu lebih memilih SMAN 1, ketimbang SMAN 8, 10 dan 14 yang notabene hanya berjarak dibawah 500 meter dari tempat tinggalnya.

Selain fenomena siswa KETM nyentrik namun sombong, pada PPDB 2021 itu, rekayasa sertifikat olahraga dan kejuaraan juga menjadi primadona kedua setelah KETM. IP menemukan transaksi jual beli sertifikat kejuaraan, saat PPDB 2021.

Kemudian sekarang, PPDB SMAN 2022, publik kembali dihebohkan dengan isu siswa siluman di SMAN 1. Isu ini bemula sesaat setelah pengumuman seleksi tahap 1, di jalur KETM.

Awalnya, kuota KETM di SMAN 1 Bekasi adalah sebanyak 51 kursi. Namun  sampai akhir pendaftaran dan verifikasi, tercatat ada 56 siswa yang mendaftar melalui jalur KETM di SMAN 1.

Karena kuota ABK tidak terpenuhi, hanya 4 orang dari 12 kursi yang disediakan, akhirnya 8 kursi jalur ABK dialihkan ke Jalur KETM. Sehingga kuota KETM, dari 51 kursi menjadi 59 kursi. Anehnya, bukan siswa di urutan 52, 53, 54, 55 dan 56 yang mengisi tambahan kuota tersebut, namun diisi oleh siswa KETM dari sekolah lain. 4 siswa KETM kiriman dari sekolah lain, menggusur siswa yang lebih dulu mendaftar di SMAN 1. Lebih anehnya lagi, siswa-siswa KETM kiriman itu menjadikan SMAN 1 sebagai pilihan kedua setelah SMAN 14 dan SMAN 4. Dan bagi beberapa pihak hal ini sulit dicerna.

Selain siswa kiriman jalur KETM tersebut, beberapa siswa yang terang-terangan mencantumkan asal sekolahnya, juga terterima dengan mulus di SMAN 1 Bekasi jalur KETM. Asal sekolahnya, ada dari sekolah swasta katolik elit, dan ada juga dari sekolah Boarding School. Fenomena ini juga ditemukan di beberapa sekolah, dan SMAN 9 Bekasi.

Demikian juga pada jalur Kondisi Tertentu, memang jarak tidak menjadi parameter inti, namun karena jalur ini adalah bagian dari Jalur Afirmasi, maka jarak tetap dicantumkan dalam pengumuman seleksi. Di SMAN 2 Bekasi, IPN menemukan siswa yang berdomisili sekitar 8 – 10 kilometer jauhnya dari SMAN 2, namun pada pengumuman  seleksi jalur kondisi tertentu, jarak tempat tinggalnya dengan SMAN 2 hanya ratusan meter. Hal ini mengingatkan IP pada kasus yang sama di SMAN 1 Bekasi pada PPDB beberapa  tahun lalu. Dimana beberapa siswa masuk melalui jalur zonasi, dan diumumkan hanya berjarak 200 – 300 meter dari sekolah, tapi dalam kenyataannya, jarak sebenarnya sudah lebih dari 2 – 3 kilometer jauhnya.

Fenomena menarik lainnya yang perlu mendapat perhatian publik adalah, pengurangan kuota (daya tampung) sekolah. Seperti misalnya SMAN 1 Bekasi. Dari laman PPDB Jabar, kuota penerimaan SMAN 1 adalah sebanyak 420 kursi atau 12 rombel (rombongan belajar) dengan 35 siswa per rombelnya. Dengan kata lain, ada 12 kursi kosong, atau 1 kursi per rombelnya. Untuk apa kebijakan ini dilakukan sekolah. Padahal semua pihak tahu, bahwa karena sebaran sekolah yang tidak merata, jumlah penduduk yang padat, dan keterbatasan daya tampung sekolah, maka sangat menyedihkan ketika sekolah malah mengurangi kuota pada penerimaan siswa barunya.

Alasan yang menyeruak adalah, spare 12 kursi itu diperuntukkan bagi siswa yang tidak naik kelas. Jawaban yang sangat sulit masuk akal, karena di masa Pandemi ini, capaian ketuntasan kurikulum tidak diharuskan oleh Menteri Pendidikan. Dan siswa diberi hukuman tinggal kelas, menjadi sebuah pertanyaan besar. Masyarakat Bekasi dan masyarakat Indonesia masih dalam posisi serba sulit, untuk bertahan dan selamat dari Pandemi saja sudahlah sangat luar biasa. Jangan tambah dengan hukuman tinggal kelas. Karena apapun alasannya, jangan hukum anak karena ketidak cakapan guru dalam mengajar dan membina anak didiknya agar bisa naik kelas. Sehingga menyatakan anak tidak naik kelas di masa Pandemi ini adalah tindakan yang tidak beradab dan tidak memiliki empati sama sekali akan kesulitan global yang dihadapi masyarakat.

Kalau hal itu benar, maka Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, dan Komisi Perlindungan Anak perlu turun langsung ke Kota dan Kabupaten Bekasi melihat fenomena mengerikan ini.

Dari penuturan salah satu kepala sekolah yang diajak IP berdiskusi, bahwa di masa Pandemi ini, siswa tidak boleh tinggal kelas. Tapi, salah satu wakil kepala sekolah di SMAN 9, mengatakan, ada 2 siswa kelas 10 yang tidak naik kelas. Lalu, kalo hanya 2 anak yang tidak naik kelas, mengapa sekolah malah menyediakan spare 12 kursi kosong.

Dan sesuai juknis PPDB, bila pada akhir masa seleksi, masih ada kursi kosong, maka kursi itu tidak boleh diisi. Harus dibiarkan kosong. Kenyataannya, seperti yang ditemukan IP di SMAN 2 Bekasi. Kursi kosong pada akhir PPDB tahun 2021 lalu, ternyata penuh diisi oleh sekolah. Dan salah satu Wakil Kepala sekolah di SMAN 2 Bekasi dengan ringan  mengatakan kepada IP, bahwa, siluman yang mengisi kursi tersebut.■ (GP/IP-2)